Home / berita umum / Penyelenggara Pemilu Sudah Dijamin Konstitusi Untuk Independen Dan Menjaga Netralitas

Penyelenggara Pemilu Sudah Dijamin Konstitusi Untuk Independen Dan Menjaga Netralitas

Penyelenggara Pemilu Sudah Dijamin Konstitusi Untuk Independen Dan Menjaga Netralitas – Penyelenggara pemilu Komisi Penentuan Umum (KPU), Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) mesti berdiri sendiri dalam menjalankan pesta demokrasi 2019 ini. Jangan pernah ada kecurangan dalam Pemilu ini.

Sekretaris Komisi Saksi Nasional Partai NasDem, Nasrulloh minta penyelenggara Pemilu berlaku netral. Menurut dia, penyelenggara Pemilu telah ditanggung konstitusi untuk berdiri sendiri serta mengawasi netralitas.

“Karena jika ia langgar netralitas jadi pidana menempel. Tolong hal ini dilihat penyelenggara Pemilu. Di TPS kawal nada rakyat, anda diakui kawal pastikanlah sama seperti anda kawal nada anda, anda tidak ingin dicurangi, disakiti. penyelenggara Pemilu kerja memiliki prinsip-prinsip profesional, berdiri sendiri serta kredibel,” kata Nasrulloh pada wartawan, Selasa (16/4/2019).

Ia lihat, penyelenggara di level KPU serta Bawaslu di tingkat atas sangatlah bagus. Tapi, di level penyelenggara ad hock khususnya di TPS, mesti perlu pencermatan serius, khususnya di KPPS.

“Kecemasan ini muncul malah justru membuat simpatisan parpol yang menyelinap ke lalu mengatasnamakan KPPS,” katanya.

Hingga, katanya, pantas dicermati beberapa hal yang punya potensi jadi suatu yang menghalangi proses pengambilan atau perhitungan nada. Pertama, sambungnya, ialah diyakinkan semua masyarakat mendapatkan C6.

“Tidak bisa ada satupun yang namanya C6 tidak terdistribusi selama masyarakatnya itu ada. Jadi harus didistribusikan tidak bisa tidak,” tuturnya.

Nasrulloh memberikan, kekuatan ini dapat berlangsung di satu basis tersendiri. “Contoh di basis si Calon presiden A contohnya. Nah nyatanya ya si Calon presiden ingin dihambat dengan menerjunkan KPPS dari partai politik lainnya, contoh demikian. Di basis Calon presiden B demikian, jadi beberapa orang B disumbat tidak dikasihkan C6 oleh grup A,” paparnya.

Ke-2, tuturnya, pantas dicermati antrean yang begitu berlama-lamaan. Bahkan juga, menyengaja ada perbincangan masyarakat dengan penyelenggara hingga menghalangi pemilih yang lainnya.

“Menyengaja terlambat, contoh satu pemilih 5-10 menit ini menghalangi yang lainnya. Ini trik-trik yang butuh di kuatirkan,” tuturnya.

“Ke-3 masalah pemilih. Tersebar belakangan ini di group WhatsApp sebagian besar dapatkan info pemakaian e-KTP. Prinsip basic e-KTP hanya sesuai dengan alamat di mana diedarkan di situlah TPS-nya. Jangan pernah dimana-mana di hari H cuma bawa serta e-KTP. Kemarin muncul informasi sesat, KPU kembali lagi cape klarifikasi itu,” paparnya.

Di peluang lainnya, Sekjen Komite Berdiri sendiri Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta menjelaskan, berkaca pada banyak masalah kekisruhan di luar negeri, waktu kampanye, serta waktu tenang, petugas atau Panitia Pengambilan Nada (PPS) diharap ambil pelajaran.

“Ada masalah kasus Panitia kirim form C6 sekalian mengemukakan pesan-pesan tersendiri, ini mesti jadi evaluasi supaya PPS tidak bermain-main, ada pendapat ketidak profesionalan serta perseteruan kebutuhan yang harusnya itu tidak tampil,” katanya.

Menurut dia, penyelenggara pemilu di Sidney Australia contohnya, menyebabkan kemarahan WNI yang telah berada di tempat serta tidak dikasih peluang. “Cuma sebab antrean lainnya lalu disetop, itu kan kaku sekali, walau sebenarnya itu namanya telah ada,” katanya.

Sedang masalah di Malaysia menurut dia cukup berlainan. Kaka lihat ada ketidakprofesionalan penyelenggara serta perseteruan kebutuhan juga.

Dia pun minta KPU serta Bawaslu cukup keras ke deretan di bawahnya untuk laku netral pada pemilu besok. Karena tekanan-tekanan pada PPS disangka telah diawali.

“Beberapa orang atau pelaku baik itu dari partai politik atau yang lain, disangka akan mendesak serta mengintimidasi, ini telah dari mulai saat ini. Kita berkaca lah pada pilkada-pilkada serta pemilu awal mulanya, usaha penekanan ke penyelenggara pemilu ini sering berlangsung,” tuturnya.

Kaka menjelaskan, semestinya tidak lagi ada ruangan buat penyelenggara untuk cenderung ke kiri atau ke kanan walau miliki pilihan politik sendiri.

“Penyelenggara mesti lurus, demikian tidak professional, maka tergambar proses dari. Penduduk telah dapat menganalisis dengan baik, serta dampak buruknya, penyelenggara itu akan gampang dicap jelek atau terviralkan, contohnya dengan video atau photo,” tuturnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto awal mulanya pun minta aparat hukum di semua lokasi di Indonesia untuk menetralkan tanda-tanda intimidasi mendekati hari Penentuan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019.

“Pasang mata serta telinga, netralisir tiap-tiap tanda-tanda yang mengganggu pemilu. Khususnya di TPS-TPS. Mencari dapatkan serta tangani sebelum mereka lakukan pekerjaan yang mengganggu pemilu serta mengganggu pemilih,” tutur Wiranto.

About admin