Home / berita umum / Partai Perindo Buat Aturan Baru

Partai Perindo Buat Aturan Baru

Partai Perindo Buat Aturan Baru – Partai Perindo menuntut saat jabatan presiden serta wapres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tuntutan itu mempermasalahkan Clausal 169 huruf n UU Pemilu yg membatasi saat jabatan presiden serta wapres sepanjang dua periode.

Latar belakang tuntutan berkat Perindo memberi dukungan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sanggup kembali maju di Pemilihan presiden 2019.

Berkenaan guguatan itu, Ahli Hukum Tata Negara Kampus Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar memaparkan UUD serta UU satu diantaranya arahnya di buat buat menjauhi otoritarianisme.

” Satu diantaranya maksud pokoknya, kenyataannya ialah menjauhi otoritarianisme efek kekuasaan yg dipegang kelamaan. Lebih-lebih, penyakit dalam sistim Presidensial memang ialah godaan menuju ke otoriter, ” kata Zainal, Sabtu, 21 Juli 2018.

Direktur Pukat UGM ini mengemukakan trauma saat kepemimpinan Soeharto yg otoriter melahirkan Tap MPR XIII Tahun 1998. Keputusan itu berisi saat jabatan presiden serta wapres, persis serta mirip dengan bunyi Clausal 7 UUD 1945.

Clausal itu memuat ” Presiden serta Wakil Presiden memegang jabatan sepanjang lima tahun serta setelahnya bisa di ambil kembali dalam jabatan yg sama, cuma buat 1 kali saat jabatan “.

” Dalam situasi Indonesia, trauma yg berlangsung di era Presiden Soeharto mengakibatkan kita buat lekas bikin Tap MPR XIII Tahun 1998 yg memuat terkait pembatasan saat jabatan presiden serta wapres, ” kata Zainal.

Dia memberi tambahan clausal itu mesti disaksikan dari tujuan paling utama dari pembentuk UUD. Dia memberi contoh dua orang sanggup melanggengkan kekuasaannya dengan bergantian berubah menjadi presiden serta wapres. Perihal itu sanggup berlangsung apabila tak ada pembatasan saat jabatan sejumlah kedua kalinya.

” Apabila membiarkan masuk akal begini berlangsung jadi bisa di pastikan kalau pelanggengan kekuasaan mungkin sangat berlangsung. Mereka berdualah yg bakal kuasai jabatan Presiden serta Wakil Presiden serta itu gak bisa berlangsung maka dibatasi kedua kalinya baik berurutan atau tak, ” katanya.

Akan tetapi, Zainal menjelaskan akan tunggu ketentuan Mahkamah Konstitusi. Dia sangat percaya perihal itu bakal tidak diterima lantaran udah jelas cuma sanggup menjabat kedua kalinya baik berurutan, atau tak.

” Selama MK memastikan dengan koridor hukum, dalam masuk akal hukum yg simple, kenyataannya bhs putusannya ialah kalau udah menjabat kedua kalinya, baik berurutan atau tak, jadi tak bisa mencalonkan kembali, ” ujarnya.

About admin